Pangkalpinang, KABAR-PERS.COM – Aktivitas Ponton Isap Produksi (PIP) di wilayah kerja PT Timah Tbk, khususnya di DU 1556 Laut Sampur, menjadi sorotan. Sejumlah informasi dan data yang diterima awak media memunculkan pertanyaan serius terkait kesesuaian jumlah ponton yang beroperasi dengan Surat Izin Layak Operasi (SILO) dan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan perusahaan.
Dalam informasi yang dihimpun dari narasumber, diduga terdapat ketidaksesuaian antara jumlah PIP yang beroperasi di lapangan dengan jumlah unit yang tercatat secara resmi. Bahkan, muncul istilah sejumlah unit sebagai “ponton binaan” yang turut menjadi perhatian dan perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak PT Timah.
Tak hanya persoalan kuota, awak media juga meminta klarifikasi terkait legalitas penggunaan bahan bakar minyak (BBM), kesesuaian produksi yang masuk ke Gudang Besar Timah (GBT), dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang membackup CV atau mitra PIP, hingga pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Melalui pesan konfirmasi yang disampaikan oleh awak media kepada Anggi Humas PT Timah, telah mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar, di antaranya mengenai jumlah PIP yang memiliki SILO dan SPK, mekanisme penetapan ponton binaan, pengawasan teknis, serta evaluasi terhadap aktivitas operasional di DU 1556 Laut Sampur.
Namun, sangat disayangkan, hingga berita ini disusun, Anggi Humas PT Timah belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi atas sejumlah pertanyaan yang telah disampaikan.
**Bungkamnya pihak yang dikonfirmasi tentu menyisakan tanda tanya.** Sebab, persoalan ini bukan sekadar menyangkut jumlah ponton yang beroperasi, melainkan juga menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan operasional, transparansi kemitraan, tata kelola produksi, legalitas BBM, serta keselamatan para pekerja tambang.
Publik tentu berharap PT Timah tidak menutup mata terhadap informasi yang berkembang. Apabila seluruh kegiatan telah berjalan sesuai prosedur, perusahaan seharusnya dapat menjelaskan dasar administrasi, jumlah kuota, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan.
SUARAKASUS.COM juga meminta jajaran manajemen PT Timah, termasuk pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan operasional tambang, untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian di lapangan.
Jangan sampai muncul kesan adanya pembiaran apabila benar terdapat aktivitas PIP yang tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan.
Perlu ditegaskan, seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak berwenang. Belum adanya jawaban dari pihak yang dikonfirmasi juga tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas dugaan tersebut.
Awak media akan terus membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Anggi Humas maupun manajemen PT Timah Tbk demi menjaga keberimbangan pemberitaan.
Sebab, transparansi dan pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga tata kelola pertambangan timah yang tertib, profesional, dan bertanggung jawab di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Red*/Adm
(TIM REDAKSI SUARAKASUS.COM)
