Babel, SUARAKASUS.COM – Aktivitas Ponton Isap Produksi (PIP) di wilayah IUP PT Timah Tbk kembali menjadi sorotan. Ketua AMAK Babel, Hadi Susilo Purbaya, mempertanyakan dugaan ketidaksesuaian jumlah ponton yang beroperasi dengan kuota, SPK dan Surat Izin Layak Operasi (SILO) yang menjadi dasar kegiatan PIP.
Sorotan tersebut khususnya diarahkan terhadap aktivitas PIP di DU 1556 Laut Sampur, Bangka Tengah, serta sejumlah wilayah produksi laut lainnya.
Hadi mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat dugaan sejumlah CV atau mitra PIP mengoperasikan ponton dalam jumlah lebih banyak dibandingkan unit yang tercantum dalam SILO.
“Kalau berdasarkan SILO dan SPK, jumlah ponton setiap CV atau mitra seharusnya jelas. Tetapi informasi yang kami terima di lapangan justru ditemukan unit dalam jumlah jauh lebih banyak, dengan alasan sebagai ponton binaan,”ujar Hadi.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera diverifikasi oleh PT Timah Tbk, terutama terkait dasar hukum, mekanisme pemberian status ponton binaan, serta proses verifikasi teknis terhadap setiap unit.
“Jangan sampai istilah ponton binaan menjadi celah untuk mengoperasikan ponton di luar kuota yang telah ditetapkan. Kalau memang diperbolehkan, dasar dan mekanismenya harus jelas,”tegasnya.
Data Narasumber Sebut Ratusan PIP di Laut Sampur
Hadi juga menyampaikan adanya data dari narasumber mengenai jumlah PIP yang disebut berada di DU 1556 Laut Sampur.
Dalam data tersebut tercantum sedikitnya 33 CV, dengan sejumlah perusahaan memiliki unit SILO sekaligus unit yang disebut sebagai ponton binaan.
Berdasarkan angka yang tercantum dan dapat dihitung dalam daftar tersebut, terdapat ratusan unit ponton. Namun, sejumlah kolom dalam data narasumber masih kosong sehingga angka tersebut belum dapat dianggap sebagai data resmi PT Timah Tbk dan masih memerlukan verifikasi.
Beberapa contoh yang tercantum antara lain:
– CV BUBA: SILO 35 unit, binaan 25 unit.
– CV Trisula: SILO 18 unit, binaan 3 unit.
– CV GLA: SILO 12 unit, binaan 14 unit.
– CV TIP: SILO 14 unit, binaan 12 unit.
– CV BTB: SILO 15 unit, binaan 30 unit.
– CV AGA: SILO 10 unit, binaan 19 unit.
– CV WTP: SILO 15 unit, binaan 15 unit.
– CV BGM: SILO 12 unit, binaan 17 unit.
– CV SJA: SILO 5 unit, binaan 20 unit.
– CV TGV: SILO 3 unit, binaan 20 unit.
Data tersebut, kata Hadi, perlu dicocokkan dengan data resmi PT Timah, termasuk data SILO, SPK, jumlah unit aktif dan jumlah unit yang benar-benar diperbolehkan beroperasi.
“Kami tidak ingin hanya mendengar informasi dari satu pihak. Justru kami meminta PT Timah membuka data dan menjelaskan berapa sebenarnya jumlah PIP yang sah beroperasi di wilayah tersebut,” katanya.
Pertanyakan Pengawasan Wastam dan KTT
Hadi mempertanyakan fungsi pengawasan tambang atau Wastam serta pihak yang memiliki kewenangan teknis di area kerja tersebut.
Menurutnya, pengawasan bukan hanya menyangkut jumlah ponton, tetapi juga menyangkut kelayakan teknis, K3, lingkungan, penggunaan BBM dan kepatuhan terhadap dokumen kerja sama.
“Kalau jumlah unit di lapangan berbeda dengan dokumen, siapa yang melakukan verifikasi? Siapa yang mengawasi? Ini yang harus dijelaskan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti informasi mengenai produksi PIP yang disebut minim masuk ke gudang bijih timah atau GBT PT Timah di sejumlah wilayah.
Menurut Hadi, kondisi tersebut perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh agar dapat diketahui apakah terdapat kesenjangan antara jumlah unit yang bekerja dengan produksi yang tercatat.
Soroti Penggunaan BBM
Persoalan lain yang ikut disoroti adalah penggunaan BBM untuk operasional PIP.
Hadi menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, dalam ketentuan kemitraan PT Timah terdapat aturan mengenai penggunaan BBM industri. Karena itu, menurutnya, sumber dan distribusi BBM yang digunakan setiap PIP harus diawasi.
“Pertanyaannya sederhana, apakah setiap PIP menggunakan BBM sesuai ketentuan dalam perjanjian? Dari mana BBM tersebut diperoleh dan bagaimana pengawasan distribusinya?” kata Hadi.
Ia meminta PT Timah memastikan tidak ada penggunaan BBM yang bertentangan dengan ketentuan.
“Kalau memang ada aturan yang mewajibkan BBM tertentu, maka harus diawasi. Jangan sampai legalitas kegiatan dipertanyakan justru karena sarana operasionalnya tidak sesuai ketentuan,” sambungnya.
K3 Jangan Diabaikan
Hadi juga mengingatkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), terutama menyusul adanya kecelakaan kerja di sektor PIP yang mengakibatkan korban jiwa.
Menurutnya, setiap kecelakaan kerja harus menjadi bahan evaluasi terhadap kelayakan ponton, alat keselamatan, prosedur kerja serta pengawasan terhadap mitra.
“Keselamatan pekerja jangan sampai hanya menjadi formalitas. Setiap ponton harus benar-benar memenuhi standar keselamatan sebelum dan selama beroperasi,” tegasnya.
Hadi juga meminta setiap kecelakaan kerja ditangani secara serius dan transparan, termasuk apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran yang memenuhi unsur hukum.
Minta Dirut PT Timah dan Kapolda Babel Turun Tangan
Atas berbagai persoalan tersebut, Hadi meminta Direktur Utama PT Timah Tbk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pengawasan PIP, khususnya di wilayah Laut Sampur.
“Kami meminta Pak Dirut PT Timah jangan hanya melihat jumlah produksi. Pengawasan terhadap mitra juga harus diperketat. Kalau memang ada pelanggaran SOP, K3, lingkungan atau ketidaksesuaian jumlah ponton dengan dokumen, harus ditindak sesuai aturan,” tegasnya.
Hadi juga meminta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung memberikan perhatian terhadap informasi tersebut.
“Kami meminta Bapak Kapolda Babel melakukan pengecekan apabila memang terdapat dugaan pelanggaran. Kalau ditemukan unsur pidana, tentu harus diproses sesuai hukum. Jangan ada pembiaran dan jangan ada tebang pilih,” katanya.
Terkait informasi yang beredar mengenai dugaan adanya oknum anggota dewan, pejabat daerah, aktivis lingkungan maupun oknum media yang disebut-sebut memiliki kepentingan atau membackup sejumlah kegiatan PIP, Hadi meminta informasi tersebut diverifikasi terlebih dahulu.
“Kami tidak menuduh siapa pun. Informasi tersebut harus dibuktikan. Kalau benar, silakan aparat dan pihak berwenang melakukan pendalaman. Kalau tidak benar, tentu pihak yang disebut juga berhak memberikan klarifikasi,” ujarnya.
PT Timah Diminta Buka Data
Hadi menilai persoalan ini tidak boleh berhenti pada saling klaim antara narasumber dan pihak perusahaan.
Ia meminta PT Timah secara terbuka menjelaskan:
1. Berapa jumlah PIP yang memiliki SILO di DU 1556 Laut Sampur.
2. Berapa jumlah SPK yang diterbitkan kepada masing-masing mitra.
3. Berapa jumlah unit yang diperbolehkan sebagai ponton binaan.
4. Apa dasar dan mekanisme pemberian status ponton binaan.
5. Apakah seluruh unit telah melalui verifikasi teknis dan K3.
6. Bagaimana pengawasan Wastam dan KTT terhadap jumlah PIP di lapangan.
7. Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan BBM.
8. Berapa produksi PIP dari wilayah tersebut yang masuk ke GBT PT Timah.
9. Apakah terdapat temuan pelanggaran terhadap mitra PIP dan bagaimana tindak lanjutnya.
“Intinya kami meminta transparansi. Kalau semuanya sudah sesuai aturan, silakan PT Timah menjelaskan dan menunjukkan datanya. Kalau ada yang tidak sesuai, lakukan evaluasi dan tindakan,” tutup Hadi.
Hingga berita ini diterbitkan, SUARAKASUS.COM masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari PT Timah Tbk, pihak KTT/Area Bangka Selatan, serta Polda Kepulauan Bangka Belitung. Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sebagai bagian dari keberimbangan pemberitaan.(Red*/Adm)
(TIM*/ Redaksi SUARAKASUS.COM)
