Bangka, SUARAKASUS.COM – Aksi masyarakat dari delapan desa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat (ALMASTER) Kabupaten Bangka kembali berlanjut pada hari kedua. Massa tetap menyuarakan tuntutan agar hak kebun plasma yang telah lama diperjuangkan segera direalisasikan sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada 3 Juli lalu.
Dalam aksi tersebut, masyarakat menegaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah penyelesaian hak plasma yang dinilai hingga kini belum terealisasi. Menurut massa aksi, pembahasan mengenai pembayaran sekitar Rp5 miliar per desa per tahun hanya berkaitan dengan program plasma ke depan, sementara hak plasma yang belum dipenuhi pada masa sebelumnya juga harus diselesaikan.
Ferry, Tokoh Desa Sempan, mengatakan masyarakat tetap berharap hak plasma dapat direalisasikan sesuai hasil pembahasan dalam RDP.
“Kami berharap hak plasma masyarakat segera direalisasikan sesuai hasil RDP. Itu yang menjadi tuntutan utama masyarakat delapan desa,”ujar Ferry.
Ferry juga menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan adanya kepastian penyelesaian tuntutan sebelum dilakukan pembahasan lanjutan.
Senada dengan itu, Herry, Tokoh Desa Dalil, menegaskan masyarakat dari delapan desa tetap solid mengawal perjuangan tersebut hingga hak plasma benar-benar direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam aksi tersebut, masyarakat juga membawa salinan dokumen yang disebut sebagai Persetujuan Prinsip Izin Lokasi Tahun 1998 terkait pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola inti-plasma. Menurut mereka, dokumen tersebut menjadi salah satu dasar yang memperkuat tuntutan masyarakat terhadap realisasi hak plasma.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Bangka, perusahaan terkait, serta instansi berwenang dapat segera mengambil langkah konkret melalui dialog yang terbuka, transparan, dan menghasilkan kepastian hukum serta penyelesaian yang adil bagi masyarakat.(Red*/Adm)
