Bangka barat, SUARAKASUS.COM – Di tengah sulitnya mendapatkan bahan bakar bersubsidi, nelayan di Kampung Limbung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, justru harus menghadapi persoalan lain yang dinilai lebih menyakitkan. Mereka mengeluhkan dugaan ketidaksesuaian dalam penyaluran solar bersubsidi di SPDN setempat. Minggu 14 Juni 2026
Warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kecewa dan merasa hak mereka sebagai nelayan kecil seolah terabaikan. Mereka mempertanyakan mengapa masih ada pihak yang diduga bukan nelayan namun dapat memperoleh solar bersubsidi, sementara nelayan yang benar-benar bergantung pada BBM untuk mencari nafkah justru kesulitan mendapatkannya.
“Banyak yang bukan nelayan bisa meminta. Kami yang mau melaut malah sering kesulitan,”ungkap seorang warga.
Keluhan lain yang mencuat adalah dugaan penyaluran BBM yang tidak menggunakan nosel sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai kepastian takaran yang diterima masyarakat.
Nelayan mengaku sering menerima sekitar 15 hingga 16 liter, padahal mereka berharap adanya kepastian bahwa jumlah yang diterima benar-benar sesuai dengan ketentuan. Mereka mempertanyakan apakah alat ukur yang digunakan telah melalui pemeriksaan tera secara berkala oleh instansi terkait.
Yang paling memprihatinkan, menurut warga, adalah dampak langsung terhadap kehidupan nelayan. Ketika BBM sulit diperoleh atau jumlah yang diterima dianggap tidak sesuai, banyak nelayan terpaksa mengurangi aktivitas melaut. Akibatnya, penghasilan keluarga ikut terdampak.
“Kalau tidak ada solar, kami tidak bisa melaut. Kalau tidak melaut, keluarga kami makan dari mana? “keluh salah seorang nelayan.
Masyarakat meminta Pertamina, pemerintah daerah, dinas terkait, serta aparat pengawas untuk segera turun melakukan investigasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem penyaluran BBM bersubsidi di SPDN Kampung Limbung.
Subsidi BBM merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam penyalurannya, maka harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Nelayan berharap pengawasan tidak hanya dilakukan di atas kertas. Mereka ingin memastikan bahwa solar bersubsidi benar-benar sampai kepada mereka yang setiap hari mempertaruhkan nyawa di laut demi menghidupi keluarga.
“Jangan sampai yang kuat semakin mudah mendapatkan subsidi, sementara nelayan kecil yang seharusnya dilindungi justru menjadi pihak yang paling dirugikan.”Tutur nelayan tersebut.
Hingga berita ini ditulis, masyarakat masih menunggu tanggapan dan langkah nyata dari pihak-pihak terkait atas berbagai keluhan yang telah disampaikan.(Red*/AMR)
